Rakyat Kukar Menunggu Keadilan: Jangan Biarkan Erau 2025 Jadi Ajang Merampok Uang Masyarakat.
TENGGARONG, kaltimberbicara.com – Gejolak dugaan penyelewengan anggaran kembali membayangi pelaksanaan Festival Erau Adat Pelas Benua di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Setelah sebelumnya ramai diberitakan soal anggaran festival bernilai miliaran rupiah, kini muncul laporan lebih serius terkait dugaan korupsi dan penyunatan honor para penari yang ikut memeriahkan pesta budaya adat tersebut.
Team Investigasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kukar secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan dana Erau 2023 dan 2024 ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur.
Mereka menyebutkan bahwa modus penyelewengan tahun 2023 kembali terjadi pada 2024, meski anggaran festival melonjak hingga kurang lebih dari Rp6 miliar.
“Tujuan mulia Erau untuk menggerakkan perekonomi kerakyatan dan komunitas seni, nyatanya hanya dinikmati segelintir orang,” ungkap salah satu perwakilan team investigasi.
Honor Penari Dipangkas Setengah
Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi, honorarium penari yang seharusnya Rp1 juta per orang hanya kurang penari diterima Rp500 ribu.
Bahkan, sejumlah orang tua penari yang bersuara di media sosial menyebut anak mereka hanya menerima Rp490 ribu.
Tidak hanya itu, alokasi konsumsi yang seharusnya tiga kali makan per hari dipangkas menjadi dua kali, dengan kualitas gizi dan volume yang jauh dari standar.
Gaji pelatih, penari, dan asisten yang dianggarkan untuk tiga bulan juga hanya dibayarkan selama dua bulan.
Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif
Selain pemotongan hak para pelaku seni, team investigasi juga menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif.
Beberapa nama yang tidak pernah melakukan perjalanan, justru tetap menerima dana perjalanan dinas.
Dari catatan investigasi, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp511 juta pada pelaksanaan Erau Tahun 2023 dan melonjak hingga Rp986 juta pada Erau Tahun 2024.
Nama-Nama Penanggung Jawab
Dalam penyelenggaraan Erau Tahun 2023, kegiatan berada di bawah tanggung jawab Kasi Pembinaan Sejarah Lokal dan Pelestarian Budaya Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Muhammad Agus Saripudin.
Sementara pada Erau tahun 2024, tercatat Awang Rifani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama Muhammad Agus Saripudin, yang kala itu sudah memasuki masa purna tugas pada Agustus, sementara festival berlangsung pada September 2024.
Awang Rifani diketahui merupakan dosen aktif Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Kutai Kartanegara, sekaligus mantan Dekan Fisipol.
Ia juga kerap tampil sebagai pembicara, dalam kegiatan Kesultanan Kutai.
Viral di Media Sosial.
Isu penyunatan honor ini semakin mencuat setelah akun *Tiktok Kaltim Berbicara* mengunggah keluhan masyarakat.
Sejumlah netizen membagikan pengalaman pahit yang mereka alami, termasuk seorang warga yang menyebut praktik serupa sudah berlangsung sejak 1995.
Ada pula tudingan bahwa, koordinator tari merupakan kerabat pejabat Dinas Pendidikan Kukar.
Bahkan, beredar informasi bahwa para penari pernah ditekan agar tidak membocorkan kasus ini ke media.
Jangan sampai tahun ini (2025), ketika Erau kembali digelar, masyarakat Kukar lagi-lagi hanya jadi korban.
“Kalau pemerintah tetap diam, bisa jadi muncul aksi besar seperti yang pernah terjadi di daerah lain,” tulis salah satu komentar warganet.
Pemerintah Daerah Dinilai Diam
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Kukar belum memberikan tanggapan resmi.
Masyarakat merasa kecewa karena, laporan ke aparat penegak hukum juga, belum membuahkan hasil.
Desakan agar Pemerintah Daerah dan aparat hukum segera bertindak semakin kuat, mengingat festival Erau tahun ini dijadwalkan berlangsung pada September 2025.
Warga Kukar berharap perayaan budaya tidak lagi menjadi ajang bancakan dana, melainkan benar-benar menghidupkan ekonomi rakyat dan mengangkat martabat kesenian daerah.
REDAKSI
