“Miris Kantor Bupati, Jadi Manuver Kepentingan PT BDAM”
TENGGARONG, kaltimberbicara – Ada satu pertanyaan yang menggema di balik aksi massa masyarakat adat Dayak di Mapolres Kutai Kartanegara: ada apa dengan Pemerintah?
Bagaimana mungkin sebuah perusahaan, PT BDAM, bisa dengan leluasa menggunakan Kantor Bupati, sebuah fasilitas negara, untuk menggelar audiensi dengan masyarakat adat, tanpa sepengetahuan apalagi mandat resmi dari Pemerintah Daerah?
Pertanyaan ini bukan sekadar teknis birokrasi, melainkan menyentuh inti dari daulat negara.
Kantor Bupati adalah rumah rakyat, simbol kewibawaan Pemerintahan Daerah, dan saat perusahaan duduk di sana dan seolah mengambil alih fungsi negara, pesan yang tersirat jelas: modal lebih berkuasa daripada pemerintah.
Negara yang Absen.
Kasus ini menegaskan adanya fenomena yang makin sering terdengar: negara absen ketika rakyat berteriak, tapi hadir ketika korporasi bersuara.
Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim sudah tiga kali mengundang PT BDAM untuk dialog resmi.
Semua diabaikan, namun ketika perusahaan mengundang balik, justru di Kantor Bupati, mekanisme ini dibiarkan berjalan. Mengapa Pemerintah membiarkan dirinya “diperalat” oleh perusahaan?
Apakah ini sekadar kelalaian birokrasi, atau memang ada relasi kuasa yang tak terucap antara pengusaha dan pejabat publik?
Luka Kolektif: Nyawa dan Martabat yang Terinjak.
Konflik ini bukan hanya soal lahan. Dua warga, Elisason dan Meliati, sudah kehilangan nyawa. Belasan lainnya dikriminalisasi.
Laporan masyarakat selalu kandas, sementara laporan perusahaan seketika ditindak.
Di titik inilah publik wajar curiga: hukum yang semestinya menjadi benteng terakhir rakyat kecil justru tampak tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Ketika aparat terkesan lebih melindungi kepentingan korporasi ketimbang masyarakat, maka fungsi negara sebagai pengayom berubah menjadi alat penindas.
Bahaya Diamnya Pemerintah.
Diamnya Pemerintah Daerah atas manuver PT BDAM di kantor bupati mengirim pesan berbahaya: bahwa kedaulatan institusi negara bisa dinegosiasikan.
Jika hal ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan lain akan meniru langkah serupa: menjadikan fasilitas negara sebagai panggung legitimasi, sementara rakyat hanya jadi tamu di rumahnya sendiri.
Masyarakat Menanti Keberanian.
Kini, semua mata tertuju pada dua sosok: Kapolda Kaltim dan Bupati Kutai Kartanegara.
Apakah mereka berani menunjukkan bahwa negara masih berpihak kepada rakyat, atau justru membiarkan kesan bahwa aparat hanyalah perpanjangan tangan modal?
Ketua DAD Kaltim, Viktor Yuan SH, sudah mengingatkan dengan kalimat sederhana namun tajam: “Jangan sepelekan penderitaan masyarakat adat. Setiap nyawa yang hilang adalah luka mendalam bagi kami.” (dikutip dari media Literasi Kaltim).
Pesan itu bukan sekadar keluhan, melainkan ultimatum moral. Jika Pemerintah terus diam, maka publik akan bertanya: negara ini sejatinya milik rakyat, atau sudah disewakan kepada perusahaan?
REDAKSI