SAMARINDA, kaltimberbicara.com – Gelombang kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menguat, setelah polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang belum sepenuhnya mereda, kini perhatian publik beralih pada rencana renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dengan nilai anggaran mencapai Rp25 miliar.
Di tengah situasi yang menuntut efisiensi belanja daerah, kebijakan tersebut dinilai memicu pertanyaan serius terkait arah prioritas pembangunan yang diambil Pemerintah.
Sejumlah kalangan menilai, langkah itu tidak selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat, yang masih bergelut dengan berbagai persoalan dasar.
Presiden Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Himawan Aditya, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan kritik tajam.
Ia menilai kebijakan tersebut, mencerminkan ketidaksensitifan Pemerintah terhadap kondisi sosial yang tengah dihadapi masyarakat Kaltim.
Menurutnya, di saat berbagai sektor strategis mengalami keterbatasan anggaran, alokasi dana dalam jumlah besar untuk renovasi fasilitas pejabat, justru menunjukkan ketidaktepatan dalam menentukan skala prioritas.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal keberpihakan. Ketika kebutuhan masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi, kebijakan seperti ini terasa jauh dari rasa keadilan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).
Himawan menegaskan bahwa, kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Ia menilai keputusan yang terkesan elitis berpotensi memperlebar jarak antara Pemerintah dan masyarakat, sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap arah pembangunan daerah.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa masih banyak persoalan mendasar di Kalimantan Timur yang membutuhkan perhatian serius.
Mulai dari ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, hingga kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah yang dinilai masih jauh dari layak.
Dalam pandangannya, ketidakmampuan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, justru menjadi indikator bahwa arah kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia pun menekankan, simbol-simbol kekuasaan tidak seharusnya menjadi prioritas di tengah tuntutan efisiensi anggaran, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Jika pemerintah benar-benar ingin menunjukkan keberpihakan, maka yang didahulukan adalah kebutuhan dasar masyarakat, bukan memperindah fasilitas elite yang tidak berdampak langsung bagi rakyat,” pungkasnya.
REDAKSI.
