Syafruddin: Target Kami Jelas, Tidak Ada Lagi Desa Gelap Di Kaltim dan Itu Akan Kami Kawal Langsung ke Kementerian ESDM RI.
SAMARINDA, Kaltimberbicara.com — Perbedaan pemahaman terkait data jumlah desa yang belum teraliri listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat ke publik.
Anggota Komisi XII DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Syafruddin, menegaskan pentingnya melihat persoalan tersebut secara komprehensif, terutama dalam konteks program Listrik Desa (LISDES), yang tengah berjalan.
Pernyataan ini disampaikan Syafruddin sebagai respons atas pandangan Ketua Gerakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur (GAMA Kaltim), Andi Saharuddin, yang sebelumnya mengemukakan data desa tanpa listrik dengan merujuk pada informasi Pemerintah Daerah.
Syafruddin menjelaskan, program elektrifikasi desa merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama DPR RI, khususnya Komisi XII yang membidangi energi.
Menurutnya, LISDES merupakan program strategis Nasiona,l yang dirancang untuk memastikan pemerataan akses listrik, hingga ke wilayah terpencil, termasuk desa-desa di Kaltim.
“Perlu dipahami bahwa program listrik desa ini ditangani langsung oleh pemerintah pusat. DPR RI, khususnya Komisi XII, terus mengawal dan memperjuangkan, agar daerah-daerah yang belum berlistrik segera terjangkau,” ujar Syafruddin.
Ia menilai, perbedaan data yang beredar lebih disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dalam membaca progres program.
Angka Desa tanpa listrik yang sebelumnya mencapai lebih dari 100 Desa, kata dia, merupakan data awal sebelum adanya intervensi program dari pemerintah pusat.
Seiring berjalannya program LISDES, lanjutnya, saat ini sebanyak 37 desa di Kaltim telah masuk dalam tahap pengerjaan.
“Artinya, data itu tidak statis. Ketika proyek berjalan, jumlah Desa yang belum berlistrik otomatis akan terus berkurang,” jelasnya.
Syafruddin menegaskan, publik perlu memahami bahwa capaian elektrifikasi tidak bisa dilihat dari angka tunggal, melainkan dari progres tahapan pekerjaan di lapangan.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Kaltim, Syafruddin mengaku terus memperjuangkan percepatan program LISDES melalui pembahasan bersama kementerian terkait di tingkat pusat.
Ia menyebut, berbagai usulan dan kebutuhan daerah terus disampaikan dalam forum resmi DPR RI, termasuk dalam pembahasan anggaran dan pengawasan program.
“Setelah lebaran ini, Saya akan kembali memperjuangkan Lisdes tersebut di Kementerian ESDM RI,” ungkapnya.
“Ini bagian dari komitmen Kami, untuk memastikan seluruh Desa di Kaltim mendapatkan akses listrik, dan Kami terus dorong agar program ini menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain LISDES, ia juga mengungkapkan adanya program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyasar masyarakat kurang mampu.
Tahun ini, Kaltim mendapatkan alokasi sekitar 2.500 sambungan listrik baru dari program tersebut.
Syafruddin menekankan bahwa, kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak dapat menyampaikan informasi secara utuh, dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang tidak lengkap, dan Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu memastikan tidak ada lagi desa gelap di Kaltim,” pungkasnya.
REDAKSI.*