SAMARINDA, kaltimberbicara.com — Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kembali menuai respons dari berbagai kalangan.
Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut, karena dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman yang masih bergantung pada BBM.
Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan SH.MH di dampingi Sekretaris DAD Kaltim Hendri Tandoh, mengatakan kenaikan harga BBM akan memicu efek berantai yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Ia menyebut, lonjakan harga energi hampir pasti diikuti kenaikan harga bahan pokok dan biaya transportasi.
“Kalau BBM naik, maka sembako dan transportasi juga ikut naik. Dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat, khususnya di daerah terpencil,” kata Viktor, usai kegiatan Rapim DAD Kaltim di Ballroom Hotel Grand Kartika, Sabtu (18/4/2026) malam.
Menurut Viktor, karakteristik wilayah Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak kawasan terpencil, membuat ketergantungan terhadap BBM belum tergantikan.
Di daerah pedalaman, akses terhadap energi alternatif maupun transportasi modern masih terbatas, sehingga aktivitas ekonomi warga sangat ditopang oleh ketersediaan BBM.
Ia menilai, kondisi ini menempatkan masyarakat pedalaman pada posisi rentan ketika terjadi perubahan harga energi.
“Di kota mungkin sudah mulai ada pilihan, tapi di pelosok belum, dan masyarakat masih sangat bergantung pada BBM untuk mobilitas dan usaha,” ujarnya.
Selain itu, DAD Kaltim menyoroti persoalan distribusi yang selama ini menyebabkan disparitas harga BBM di wilayah hulu.
Di beberapa kawasan, harga BBM sudah jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
Di kawasan Wahau, Kabupaten Kutai Timur, harga BBM dilaporkan bisa mencapai Rp35 ribu per liter dan melonjak hingga Rp50 ribu per liter saat pasokan terganggu.
Viktor menilai, jika Pemerintah tetap menaikkan harga BBM secara nasional, maka dampaknya di daerah pedalaman akan lebih besar karena faktor distribusi.
“Kenaikan di tingkat pusat akan berlipat di daerah hulu. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata dia.
DAD Kaltim juga menyinggung paradoks, yang terjadi di daerah penghasil energi seperti Kalimantan Timur.
Meski memiliki sumber daya minyak dan gas, masyarakat di sejumlah wilayah justru harus membeli BBM dengan harga tinggi.
Karena itu, DAD Kaltim meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengkaji secara menyeluruh rencana kebijakan tersebut.
Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah terpencil.
Selain penolakan, DAD Kaltim juga mendorong adanya langkah konkret untuk memperbaiki distribusi BBM agar lebih merata.
Upaya ini dinilai penting, guna menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan di seluruh wilayah.
Viktor menambahkan, jika rencana kenaikan BBM tetap dilanjutkan, pihaknya akan menempuh jalur komunikasi dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat.
“Kami akan menyampaikan langsung aspirasi ini melalui audiensi. Harapannya, kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat kecil,” tutupnya.
REDAKSI.
