SAMARINDA, kaltimberbicara.com — Gelombang penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian menguat.
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi lintas organisasi memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar pada 21 April 2026, dengan tuntutan utama penghentian praktik nepotisme hingga desakan agar Gubernur Kaltim mundur dari jabatannya.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di dua titik, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Massa aksi menargetkan lembaga legislatif daerah untuk merespons tuntutan mereka secara politik, termasuk mendorong langkah lanjutan terhadap posisi kepala daerah.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan persiapan aksi telah dilakukan melalui konsolidasi lintas sektor serta pembentukan sejumlah posko gerakan di Samarinda.
Ia menyebut, aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Ini adalah respon atas berbagai kebijakan yang dianggap menyakitkan masyarakat. Karena itu, kami akan turun ke jalan pada 21 April,” ujar Erly.
Erly menegaskan, isu utama yang diangkat dalam aksi adalah dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta memicu persoalan yang lebih luas, termasuk korupsi.
“Tuntutan Kami jelas, hentikan nepotisme. Kekuasaan tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok atau keluarga,” katanya.
Berdasarkan data sementara, jumlah massa yang akan terlibat mencapai lebih dari 4.000 orang.
Peserta aksi berasal dari berbagai unsur, mulai dari mahasiswa, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas pengemudi transportasi daring.
Dari kelompok ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, kritik terhadap pemerintah juga disuarakan.
Mereka menilai kebijakan yang ada berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat, termasuk menurunnya daya beli yang berimbas pada pendapatan para pengemudi.
Perwakilan aliansi menyebut, praktik nepotisme yang dituding terjadi menjadi akar persoalan yang merugikan masyarakat secara luas.
“Kami melihat situasi Kaltim tidak baik-baik saja. Kebijakan Pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, dan nepotisme ini bisa memicu korupsi serta ketidakadilan,” ujarnya.
Selain aksi turun ke jalan, aliansi juga menempuh jalur administratif dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI.
Mereka meminta agar aparat penegak hukum, termasuk KPK dan kejaksaan, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang disorot dalam tuntutan aksi.
Sementara itu, aliansi menepis anggapan bahwa gerakan tersebut berkaitan dengan dinamika politik Pilkada sebelumnya.
Mereka menegaskan aksi ini murni dilatarbelakangi kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah daerah.
“Pilkada sudah selesai. Ini bukan soal politik, tapi soal kepentingan masyarakat Kaltim,” kata Erly.
Aksi 21 April diperkirakan akan menjadi ujian bagi stabilitas politik dan respons pemerintah daerah terhadap tekanan publik.
Aliansi berharap, tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait.
“Kami ingin ada perubahan nyata. Ini suara masyarakat yang harus didengar,” pungkasnya.
REDAKSI .
