KALTIMBERBICARA.COM, JAKARTA — Di tengah desakan global untuk mempercepat transisi energi bersih, Indonesia disebut memiliki potensi besar untuk tidak hanya mengadopsi teknologi tenaga surya, tetapi juga menjadi produsen utama di Asia Tenggara. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru yang dirilis Institute for Essential Services Reform (IESR), bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kajian tersebut merekomendasikan pembentukan rantai pasok industri fotovoltaik nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir, guna mendukung target 108,7 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada 2060 sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada teknologi impor. Kita punya potensi sumber daya, kapasitas industri, dan posisi strategis untuk masuk ke rantai pasok global,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam peluncuran laporan di Jakarta, Selasa, (5/8/2025).
Menurutnya, transisi menuju energi terbarukan tidak cukup hanya melalui rencana makro seperti RUPTL, tetapi perlu disokong oleh kebijakan industrialisasi energi surya yang progresif.
Kekayaan Mineral Jadi Modal Awal
Fabby menjelaskan, Indonesia memiliki cadangan besar pasir kuarsa — bahan utama pembuat polisilikon — yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Sumber daya ini menjadi modal penting dalam membangun rantai industri fotovoltaik dalam negeri, dari bahan mentah hingga modul surya.
“Produksi polisilikon lokal bisa memangkas biaya secara signifikan, bahkan di bawah 9 dolar AS per kilogram, jika dikelola dengan tepat,” katanya.
Sementara itu, kapasitas terpasang produksi modul surya nasional saat ini telah mencapai 10,6 GW. Namun, tingkat pemanfaatan masih rendah karena permintaan domestik yang belum tumbuh signifikan.
Komponen penting seperti ingot, wafer, dan kaca tempered juga masih harus diimpor, memperlihatkan ketergantungan tinggi pada produk luar negeri, terutama dari Tiongkok.
Dari Desa ke Dunia: Strategi Bertahap
Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan menyatakan energi surya sebagai tulang punggung kemandirian energi nasional, dengan pembangunan berbasis desa sebagai titik awal.
Namun, untuk menjadikan Indonesia sebagai basis industri energi surya global, IESR menyusun tiga fase strategi waktu:
2025–2030 (Jangka pendek): Menumbuhkan permintaan dan menarik investasi awal.
2031–2040 (Jangka menengah): Integrasi teknologi lokal dan penguatan industri domestik.
2041–2060 (Jangka panjang): Ekspansi internasional dan dominasi rantai pasok Asia-Pasifik.
Alvin Putra Sisdwinugraha, analis sistem energi IESR, mengatakan bahwa produksi modul adalah entry point paling realistis, mengingat dukungan dari industri pendukung seperti aluminium dan kaca sudah tersedia.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan strategis, seperti insentif fiskal, preferensi harga untuk produk lokal, serta harmonisasi bea masuk,” ujar Alvin.
Perlu Konsorsium Nasional dan Diplomasi Regional
Di tingkat kebijakan, IESR juga merekomendasikan pembentukan konsorsium nasional lintas sektor yang menghubungkan pelaku industri, pemerintah, dan lembaga riset. Konsorsium ini bertujuan membangun ekosistem inovasi yang saling mendukung, mempercepat otomasi, serta menjamin transfer teknologi dari kerja sama investasi luar negeri.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat diplomasi ekonomi melalui skema regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengakses pasar ekspor dan membentuk pusat riset teknologi energi surya.
“Kalau tidak segera dibangun, kita hanya akan jadi pasar. Padahal kita punya peluang untuk jadi pemain utama di ekonomi hijau kawasan,” tegas Fabby.
IESR menekankan, keberhasilan Indonesia dalam sektor energi surya tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberi kontribusi besar terhadap pencapaian target Net Zero Emission (NZE) dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
