SAMARINDA, kaltimberbicara.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menyampaikan otokritik terbuka kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyusul menguatnya tuntutan masyarakat dalam aksi demonstrasi 21 April 2026 lalu.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam kerangka koalisi, bukan serangan politik.
“Bagaimanapun, Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024. Karena itu, kami menyampaikan otokritik sebagai ungkapan rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam.
Menurut Agus, situasi pemerintahan yang kondusif menjadi hal penting agar sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga.
Ia mengingatkan, dinamika politik yang terus memanas berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.
“Kita ingin bekerja maksimal untuk Kaltim. Kalau suasana tidak sejuk dan terus panas, tentu sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif,” katanya.
Agus menjelaskan, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan Fraksi Gerindra.
Pertama, terkait kuatnya tuntutan publik agar Pemerintah menghentikan praktik yang dinilai mengarah pada nepotisme.
Ia menilai isu dinasti politik, menjadi salah satu pemicu kemarahan massa dalam aksi tersebut.
Ia menambahkan, persepsi publik terhadap adanya praktik nepotisme tidak boleh dianggap sepele karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.
Kedua, Agus menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang dinilai perlu lebih hati-hati dan berpihak pada kepentingan publik.
Ia menyinggung polemik anggaran pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar yang sempat menjadi sorotan luas.
“Kasus itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi,” ujarnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa, DPRD Kaltim telah melakukan langkah korektif dengan menyisir, dan merevisi sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak prioritas.
“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran. Sejumlah mata anggaran, termasuk pembelian mobil dinas pimpinan DPRD, sudah kita revisi,” katanya.
Ketiga, ia menyoroti komposisi Tim Ahli Gubernur serta distribusi jabatan strategis yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi putra daerah.
Menurutnya, dominasi figur dari luar daerah dalam struktur Pemerintahan berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat lokal.
“Memang itu hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, karena hal ini bisa melukai perasaan masyarakat Kaltim,” tuturnya.
Di sisi lain, Agus turut menanggapi isu yang berkembang terkait kemungkinan pergantian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Ia mengakui wacana tersebut, berembus di internal legislatif, namun bukan menjadi ranah Fraksi Gerindra.
“Ya, memang ada suara-suara seperti itu. Tapi kami dari Fraksi Gerindra tidak bisa ikut campur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hubungan kekeluargaan antara Hasanuddin Mas’ud dan Gubernur Rudy Mas’ud, kerap memunculkan persepsi publik terkait potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Sorotan publik semakin menguat setelah munculnya polemik anggaran belanja besar dalam APBD.
Sejumlah anggota DPRD, kata dia, bahkan mengaku tidak mengetahui secara rinci proses masuknya anggaran tersebut.
Meski rencana pembelian mobil dinas mewah akhirnya dibatalkan, Agus menilai persoalan tersebut tetap menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Karena itu, Kami berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pemerintahan berjalan lebih baik ke depan,” pungkas Agus.
REDAKSI.
