Warga Kuala Samboja Desak TKBM Baru, Soroti Akses Kerja Lokal dan Dugaan Monopoli Perekrutan Tenaga Bongkar Muat

KUKAR, Kaltimberbicara.com – Gelombang keresahan masyarakat terkait akses pekerjaan, di sektor bongkar muat kembali mencuat.

Sejumlah warga Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kuala Samboja, Senin (3/8/2026).

Dalam aksi tersebut, warga mendesak adanya pembentukan organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) baru.

Tuntutan itu, muncul lantaran masyarakat menilai sistem pengelolaan tenaga kerja bongkar muat yang berjalan saat ini, belum mampu memberikan kesempatan kerja yang merata, khususnya bagi warga lokal yang berada di sekitar kawasan pelabuhan.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Jhon dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Samboja, menegaskan bahwa persoalan utama yang dirasakan masyarakat, adalah sulitnya mendapatkan akses untuk bekerja, sementara aktivitas bongkar muat di wilayah Kuala Samboja terus berlangsung.

“Faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang menganggur. Padahal kegiatan pelabuhan terus berjalan dan kebutuhan tenaga kerja tetap ada,” ujar Jhon.

Menurutnya, masyarakat lokal seharusnya menjadi pihak yang mendapatkan prioritas dalam kesempatan kerja, terutama karena aktivitas industri dan kepelabuhanan berlangsung di wilayah mereka.

Jhon menjelaskan, selama ini pengelolaan TKBM Kuala Samboja berada dalam koordinasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja yang dipimpin oleh Loies Subowo Saminanto.

Namun, warga menilai keberadaan sistem yang berjalan saat ini belum mampu mengakomodasi keinginan masyarakat, yang ingin bergabung sebagai tenaga bongkar muat.

Ia menyebut, alasan yang kerap disampaikan kepada masyarakat yang ingin bergabung adalah, jumlah anggota koperasi TKBM yang sudah dianggap mencukupi serta adanya kontrak kerja yang telah berjalan.

“Kami juga ingin bekerja, tetapi selalu mendapat alasan bahwa, anggota koperasi sudah penuh sehingga tidak bisa menambah anggota baru,” ungkapnya.

Soroti Dugaan Konflik Kepentingan.

Selain persoalan keterbatasan akses pekerjaan, warga juga menyoroti dugaan adanya konflik kepentingan dalam struktur pengelolaan tenaga kerja bongkar muat.

Jhon menyebut, Loies Subowo Saminanto yang menjabat sebagai Ketua APBMI Kuala Samboja juga disebut, merangkap sebagai Sekretaris TKBM Muara Berau Asli di kawasan Tanjung Santan, Kecamatan Muara Badak.

Menurut warga, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, karena pihak yang memiliki kewenangan dalam organisasi maupun perusahaan bongkar muat, juga memiliki keterkaitan dengan proses perekrutan tenaga kerja.

“Kalau pihak yang memiliki kewenangan dalam perekrutan juga berada dalam posisi strategis di organisasi terkait, tentu perlu ada transparansi agar tidak muncul dugaan adanya kepentingan tertentu,” kata Jhon.

Ia menilai tata kelola tenaga kerja bongkar muat harus dilakukan secara terbuka, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Yang kami perjuangkan bukan kepentingan kelompok tertentu, tetapi bagaimana masyarakat lokal memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja,” tegasnya.

Dorong Pembentukan TKBM Baru

Menurut Jhon, langkah warga mendorong pembentukan TKBM baru merupakan bentuk upaya mencari solusi atas persoalan yang selama ini dirasakan.

Ia menegaskan, pembentukan organisasi baru diharapkan dapat membuka peluang kerja lebih luas dan memberikan ruang bagi masyarakat Kuala Samboja, yang belum terserap dalam kegiatan bongkar muat.

“Kami meminta adanya rekomendasi pembentukan TKBM baru, agar pemberdayaan tenaga kerja lokal benar-benar bisa berjalan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa, persoalan serupa disebut terjadi di kawasan Tanjung Santan, Kecamatan Muara Badak.

Warga menilai akses masyarakat terhadap pekerjaan bongkar muat di wilayah tersebut, juga masih terbatas.

Jhon mengklaim, meskipun sebagian besar kartu keanggotaan TKBM tercatat atas nama warga setempat, namun dalam praktik di lapangan masih terdapat tenaga kerja dari luar daerah yang mengisi sejumlah posisi pekerjaan, terutama yang membutuhkan keahlian khusus seperti operator alat berat.

“Memang nama anggota banyak warga lokal, tetapi pekerjaan di lapangan masih banyak yang dikerjakan tenaga dari luar, terutama untuk posisi operator,” jelasnya.

Melalui aksi tersebut, warga berharap Pemerintah dan instansi terkait dapat turun tangan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan tenaga kerja bongkar muat, di Kuala Samboja.

Masyarakat meminta, agar aturan terkait keberadaan TKBM dapat diterapkan secara adil, sehingga keberadaan aktivitas pelabuhan juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Warga juga berharap, tidak ada lagi pembatasan yang membuat masyarakat lokal kehilangan kesempatan, untuk bekerja di wilayahnya sendiri.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak APBMI Kuala Samboja maupun Loies Subowo Saminanto, belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan aspirasi yang disampaikan warga dalam aksi tersebut.

“Intinya Kami ingin masyarakat Kuala Samboja diberi kesempatan, untuk bekerja dan ikut merasakan manfaat dari aktivitas yang ada di daerah kami sendiri,” pungkasnya.

REDAKSI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *