SAMARINDA, Kaltimberbicara.com – Penguatan pembangunan Desa tidak hanya bergantung pada kebijakan Pemerintah, tetapi juga membutuhkan organisasi yang mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, Pemerintah, dan para pemangku kepentingan.
Atas dasar itu, Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan (Humas dan Kesra) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyusun fondasi kerja melalui rapat perdana yang digelar di Samarinda, Kamis (25/6/2026) sore.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, menjadi momentum awal menyusun arah gerak organisasi.
Meski dikemas secara sederhana, berbagai keputusan strategis berhasil dirumuskan, sebagai bekal memperkuat eksistensi ABPEDNAS Kaltim dalam mendukung kemajuan Pemerintahan Desa.
Rapat dihadiri Sekretaris Umum DPD ABPEDNAS Kaltim Samson George, Ketua Bidang Humas dan Kesra Andi Isnar, serta jajaran Bidang Humas dan Kesra yakni Alexandria Grace, Dharista Dwi C, Yulia Maimun, Hanafi, Helmi Jaini, serta Nasrullah.
Seluruh peserta menyampaikan gagasan dan pandangan mengenai penguatan kelembagaan, tata kelola administrasi, strategi komunikasi publik, hingga peningkatan sinergi dengan Pemerintah Daerah.
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah penyusunan agenda audiensi dengan sejumlah instansi strategis, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim, APDESI Ksltim, serta para bupati di seluruh Kabupaten di Kaltim.
Audiensi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi langkah awal memperkenalkan kepengurusan DPD ABPEDNAS Kaltim, khususnya Bidang Humas dan Kesra, sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah.
Melalui kemitraan yang baik, organisasi berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa, mendorong partisipasi masyarakat, serta menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung bagi desa-desa di Kaltim.
Dalam rapat itu, Bidang Humas dan Kesra juga menyusun rancangan program kerja selama satu tahun ke depan.
Fokus utama diarahkan pada penguatan sistem komunikasi organisasi, peningkatan kualitas publikasi kegiatan, pengembangan media informasi berbasis digital, serta penyusunan agenda kunjungan ke seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS di Kabupaten se-Kaltim.
Kunjungan tersebut, dipandang penting sebagai bentuk konsolidasi organisasi sekaligus sarana menyerap aspirasi dari daerah.
Dengan demikian, setiap program yang dijalankan tidak hanya lahir dari tingkat provinsi, tetapi juga berangkat dari kebutuhan nyata yang dihadapi pengurus dan masyarakat Desa di masing-masing Kabupaten.
Selain membahas arah kebijakan organisasi, rapat turut menginventarisasi kebutuhan operasional Bidang Humas dan Kesra, sebagai penunjang aktivitas publikasi dan dokumentasi.
Beberapa usulan yang akan diajukan meliputi kamera, laptop, tripod, drone DJI 4, empat unit mikrofon nirkabel, printer multifungsi yang dilengkapi pemindai, lemari arsip, hingga kendaraan operasional.
Pengurus juga berencana mengajukan pengelolaan website resmi ABPEDNAS tingkat Provinsi Kaltim kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS.
Kehadiran platform digital tersebut, diharapkan menjadi pusat informasi resmi organisasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat mengenai berbagai aktivitas, program, dan peran strategis Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa.
Tak kalah penting, rapat menegaskan perlunya penerbitan surat tugas dan surat mandat resmi bagi setiap pengurus yang menjalankan aktivitas organisasi.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk tertib administrasi, sekaligus memberikan kepastian legalitas ketika melakukan koordinasi, audiensi, maupun kegiatan di lapangan.
Sekretaris Umum DPD ABPEDNAS Kalimantan Timur, Samson George, menilai organisasi yang kuat lahir dari perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, dan kemampuan membangun kemitraan yang luas.
Menurutnya, ABPEDNAS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong kemajuan desa melalui penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci keberhasilan organisasi.
“Kita ingin membangun organisasi yang kuat dari sisi administrasi, komunikasi, dan kemitraan. Karena itu, langkah awal yang kami lakukan adalah menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta berbagai stakeholder, agar keberadaan ABPEDNAS semakin dikenal dan dapat bersinergi dalam pembangunan desa di Kaltim. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Humas dan Kesra DPD ABPEDNAS Kalimantan Timur, Andi Isnar, mengatakan perkembangan teknologi informasi menuntut setiap organisasi untuk lebih terbuka, adaptif, dan mampu menyampaikan informasi secara cepat serta akurat kepada masyarakat.
Menurutnya, Humas bukan hanya bertugas mendokumentasikan kegiatan, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang profesional, edukatif, dan bertanggung jawab.
Informasi yang tersampaikan dengan baik akan memperkuat citra organisasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.
“Kami ingin Bidang Humas dan Kesra menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi organisasi, dan setiap program harus terdokumentasi dengan baik, dipublikasikan secara profesional, dan mampu memberikan nilai edukasi kepada masyarakat,” ucapnya
“Dan, Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh DPC ABPEDNAS di kabupaten melalui agenda kunjungan kerja, agar tercipta organisasi yang solid dari tingkat Provinsi hingga Desa,” sambungnya.
“Dengan komunikasi yang kuat, Kami optimistis ABPEDNAS dapat menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mendorong kemajuan Desa di Kalimantan Timur,” pungkas Andi Isnar.
REDAKSI.
